Departemen Kehakiman Amerika Serikat membentuk satuan tugas baru untuk mengejar penyalahgunaan kecerdasan buatan. Satgas yang diumumkan Kamis, 5 November 2026, itu bernama Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF) dan akan mengoordinasikan penegakan hukum pidana dan perdata atas penyalahgunaan AI di seluruh komponen departemen.
Ringkasan
- Departemen Kehakiman AS membentuk Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF) pada 5 November 2026 untuk mengoordinasikan penegakan hukum atas penyalahgunaan AI.
- Satgas ini dipimpin dua pejabat senior dan menyerap Satgas Litigasi AI yang dibentuk Januari 2026, termasuk tugas menantang aturan AI negara bagian.
- Pengumuman ini tidak menciptakan delik baru — penegakan tetap memakai undang-undang yang sudah ada.
DOJ-SITF dipimpin bersama oleh Associate Attorney General Stanley Woodward dan Associate Deputy Attorney General Stephen Weiss. Sasaran penegakannya: aktor negara asing dan yang disponsori negara, organisasi kriminal transnasional, serta individu atau perusahaan yang memakai AI untuk penipuan atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Departemen itu menyebut tujuannya melindungi wajib pajak Amerika, infrastruktur kritis, dan keamanan nasional dari penyalahgunaan teknologi tersebut.
BACA JUGA
Satgas baru ini sekaligus menyerap Satgas Litigasi AI yang dibentuk Januari 2026 di bawah Jaksa Agung saat itu, Pam Bondi. Satgas lama itu punya satu tugas: menantang aturan AI negara bagian yang dinilai bertentangan dengan kebijakan federal. Tugas itu kini berpindah ke DOJ-SITF, bersama tugas mengoordinasikan penyelidikan, menetapkan prioritas penegakan, dan menyusun panduan bagi jaksa soal cara menuntut perbuatan melanggar hukum terkait AI.
DOJ-SITF juga menjadi penghubung utama departemen dengan Super Intelligence Force Gedung Putih, gugus tugas yang diketuai Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan bertugas mengoordinasikan keterlibatan pemerintah federal dengan perusahaan AI. Menurut memo pendirian yang ditandatangani Jaksa Agung Todd Blanche pada 13 Oktober, satgas ini antara lain bertugas mengatur penegakan pidana dan perdata, mencegah tumpang tindih penyelidikan antar-komponen departemen dan kantor jaksa AS, serta menjadi kontak utama departemen dengan Super Intelligence Force.
Yang tidak dibawa pengumuman ini sama pentingnya dengan isinya. Tidak ada delik baru atau undang-undang khusus yang disebutkan dalam rilis maupun memo pendirian satgas. Blanche sendiri menyatakan departemen tidak akan menyelidiki atau menuntut perusahaan AI bila tidak ada undang-undang yang dilanggar. Istilah “super intelligence” pun bukan kategori hukum baru: perintah eksekutif 14434 yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 29 September menginstruksikan lembaga federal memakai istilah itu sebagai pengganti “artificial intelligence” dalam dokumen non-statuter, dengan definisi yang merujuk pada definisi AI yang sudah ada di undang-undang.
Bagi pembaca di Indonesia, kabar ini lebih relevan sebagai arah kebijakan ketimbang dampak langsung. Amerika Serikat sedang merapikan sisi penegakan hukum dari perlombaan AI-nya — penipuan dan penyalahgunaan oleh aktor asing masuk daftar prioritas jaksa, sementara perusahaan AI diberi sinyal tidak akan dituntut tanpa dasar undang-undang yang dilanggar. Pola yang sama, penegakan atas penyalahgunaan di satu sisi dan ruang bagi pengembang di sisi lain, kemungkinan akan jadi rujukan saat negara lain, termasuk Indonesia, menyusun tata kelola AI mereka sendiri.




