AS Perketat Ekspor Chip AI, Indonesia Masuk Daftar Negara yang Kena Aturan Lisensi Baru

Departemen Perdagangan Amerika Serikat menerbitkan aturan baru pada Senin, 16 November 2026, yang menutup celah lama dalam kontrol ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Aturan sementara itu menyasar perusahaan di China dan negara-negara lain yang selama ini bisa mengakses chip AI canggih buatan AS secara jarak jauh, lewat pusat data yang berdiri di negara ketiga.

Ringkasan

  • Aturan baru mewajibkan lisensi untuk ekspor chip dan server AI ke pusat data mana pun yang dapat menyediakan komputasi bagi perusahaan di China dan negara-negara kelompok D:5.
  • Aturan berlaku untuk pusat data dengan kapasitas di atas 12 juta TPP, setara daya komputasi maksimum sekitar 750 chip Nvidia H100 atau H200.
  • Indonesia termasuk lima negara yang kini dikenai persyaratan lisensi baru untuk chip canggih, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.

Selama ini, aturan AS sudah mewajibkan lisensi untuk mengirim chip AI langsung ke perusahaan yang berbasis di negara-negara kelompok D:5 — China, Rusia, Iran, Korea Utara, dan 18 negara lainnya. Celahnya ada di akses jarak jauh: perusahaan dari negara-negara itu bisa menyewa komputasi di pusat data yang berdiri di negara ketiga, tanpa pernah menerima kiriman chip secara langsung. Aturan baru menutup celah itu. Dalam dokumen aturannya, pemerintah AS menyebut kontrol baru ini sebagai kelanjutan logis dari kontrol yang sudah ada, dan menyatakan pembatasan ini akan melemahkan kemampuan perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara yang menjadi perhatian untuk memakai semikonduktor Super Intelligence (SI) canggih AS dalam melatih model SI.

Aturan ini berlaku untuk pusat data atau jaringan apa pun yang mampu menyediakan komputasi di atas 12 juta TPP (total processing performance), metrik yang dipakai AS untuk mengukur daya komputasi. Ambang itu kira-kira setara dengan daya komputasi maksimum sekitar 750 chip Nvidia H100 atau H200. Aturan juga mencakup akses tidak langsung lewat perantara atau broker. Eksportir dan operator pusat data diwajibkan memantau struktur kepemilikan serta aktivitas pelanggan mereka, untuk memastikan tidak ada pihak dari kelompok D:5 yang menjalankan layanan itu.

Terpisah dari aturan akses jarak jauh, Washington juga menambah persyaratan lisensi untuk ekspor chip canggih ke lima negara: Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Brasil. Departemen Perdagangan menyebut kelima negara itu menyajikan risiko pengalihan yang lebih tinggi dari normal. Persyaratan itu tidak berlaku untuk chip yang ditujukan bagi perusahaan yang berbasis di AS. Operator pusat data yang sudah berjalan dan masuk dalam cakupan aturan baru ini diberi waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk memperoleh lisensi.

Aturan ini tidak menyentuh sistem rekomendasi komersial, seperti yang dipakai e-commerce atau media sosial. Di saat yang sama, aturan ini resmi mencabut AI Diffusion Rule yang diterbitkan pemerintahan Biden pada Januari 2025 — kerangka yang membatasi ekspor chip canggih berdasarkan negara dan membatasi transfer model AI tertentu. Pemerintahan Trump sudah menyatakan pada Mei 2026 akan membuang kerangka itu, dengan alasan aturan tersebut menambah pembatasan yang tidak perlu bagi perusahaan AS dan sekutunya.

Aturan ini terbit beberapa hari setelah Jensen Huang mengundurkan diri dari jabatan CEO Nvidia, di tengah skandal yang melibatkan dugaan mata-mata China yang terkait dengan salah satu pelanggan Nvidia. Pemerintah AS dilaporkan ingin memasukkan pelanggan itu, Megaspeed, ke daftar entitas khusus, karena meyakini perusahaan tersebut membeli ribuan chip Nvidia untuk menyediakan komputasi bagi bisnis China demi melewati pembatasan ekspor yang ada. Reuters melaporkan pekan lalu bahwa perusahaan-perusahaan AI China bergegas mengamankan kapasitas komputasi di luar negeri, karena khawatir pembatasan AS akan diperketat. Aturan ini juga terbit ketika Presiden Donald Trump berangkat untuk perjalanan Asia yang mencakup pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping.

Bagi Indonesia, masuknya nama Indonesia ke daftar lima negara berarti ekspor chip AI canggih ke Indonesia kini memerlukan lisensi dari pemerintah AS. Aturan ini tidak melarang pengiriman chip ke Indonesia, tetapi menambah lapisan persetujuan yang sebelumnya tidak ada. Bagaimana aturan ini diterapkan pada proyek pusat data dan perusahaan AI yang beroperasi di Indonesia akan terlihat setelah masa 90 hari bagi operator yang sudah berjalan mulai berlaku.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top