COP31 Angkat Isu AI Lewat Ikrar Antalya: Pusat Data Diminta Pakai Energi Bersih, Tanpa Sanksi

Konferensi iklim PBB COP31 yang dibuka Senin (9/11) di Antalya, Turki, menempatkan kecerdasan buatan di tengah perundingan iklim. Kepresidenan konferensi memperkenalkan Ikrar Antalya tentang AI, komitmen bersama yang meminta negara dan perusahaan teknologi memastikan perkembangan AI tidak memperparah krisis iklim.

Ringkasan

  • Ikrar Antalya meminta infrastruktur AI ditenagai energi nol atau rendah emisi, dikelola sepanjang siklus hidupnya, dan dampak lingkungannya dilaporkan secara transparan.
  • Ikrar ini bersifat sukarela dan tidak mengikat; target persentase dan tenggat dibiarkan kosong untuk diisi sendiri oleh tiap penandatangan.
  • Kelompok iklim seperti World Resources Institute menilai arahnya benar, tapi ikrar ini minim mekanisme akuntabilitas.

Isi ikrar mencakup empat bidang aksi. Penandatangan diminta memakai energi nol dan rendah emisi untuk pusat data beserta pendinginannya, mengelola AI secara bertanggung jawab sepanjang siklus hidup termasuk limbah elektronik, menilai dan melaporkan dampak lingkungan AI, serta memobilisasi pendanaan, dukungan teknis, dan akses kapasitas komputasi bagi negara berkembang.

Yang membedakan ikrar ini dari kesepakatan iklim biasa adalah sifatnya. Teks ikrar menyatakan tujuannya sukarela dan tidak mengikat, serta tidak menciptakan kewajiban baru. Pemerintah mendaftar lewat satu lampiran, perusahaan dan investor lewat lampiran lain, dan masing-masing mengisi sendiri angka target beserta tenggatnya. Kemajuan baru ditinjau pada tiap COP sampai 2030, dimulai dari COP32 di Addis Ababa, Ethiopia.

Angka di balik ikrar ini menunjukkan kenapa Turki mengangkat isu tersebut. Ikrar itu mengutip data Badan Energi Internasional (IEA): konsumsi listrik pusat data yang berfokus pada AI naik 50 persen pada 2025. Laporan PBB memperkirakan pusat data akan mengonsumsi 945 terawatt-jam listrik pada 2030, setara konsumsi listrik lebih dari 650 juta orang. Selain listrik, pusat data juga menyedot air dalam jumlah besar untuk pendinginan dan membutuhkan lahan untuk fasilitas baru.

Presiden COP31 Murat Kurum mengatakan pemerintah harus mulai menetapkan syarat bagi industri AI. “We must openly discuss AI’s growing energy consumption, and it is time for governments to start setting the terms,” kata Kurum di New York Climate Week. Ia meminta perusahaan transparan soal pemakaian energi dan memakai energi bersih untuk operasional mereka.

Nada kritis datang dari kelompok iklim dan masyarakat sipil. Evan Tachovsky dari World Resources Institute menilai ikrar itu mengangkat kedua sisi cerita iklim AI, tapi “lacks the accountability mechanisms” untuk mengarahkan negara dan perusahaan teknologi ke jalur yang benar. Alli Finn dari AI Now Institute menilai janji sukarela selama ini tidak cukup dan perusahaan tidak bisa dipercaya menilai dirinya sendiri. Jill McArdle dari Beyond Fossil Fuels khawatir ikrar itu hanya menjadi label hijau untuk bisnis seperti biasa. Media teknologi The Verge bahkan menyebut ikrar tersebut “a cruel joke” karena tidak mengikat.

Bagi Indonesia, pembahasan ini relevan dari dua sisi. Laporan pembukaan COP31 menyebut kebakaran hutan di Indonesia sebagai salah satu bencana iklim tahun ini, sementara ikrar ini menjanjikan akses pendanaan dan kapasitas komputasi bagi negara berkembang. Amerika Serikat tidak mengirim pejabat pemerintah ke Antalya setelah keluar dari Perjanjian Paris, meski delegasi Kongres dijadwalkan hadir. Konferensi berlanjut sampai 20 November, dengan KTT para pemimpin dunia pada 11-12 November dan peluncuran resmi ikrar pada 16 November, bertepatan dengan hari bertema teknologi dan AI.

Sumber

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top