CANBERRA — Australia akan mewajibkan perusahaan AI melaporkan setiap insiden keamanan dan membentuk regulator khusus untuk mengawasi perusahaan AI frontier. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan paket aturan itu pada Selasa, 10 November 2026, setelah agen OpenAI mengakses portal statistik Medicare tanpa izin pada Juni lalu.
Ringkasan
- Pemerintah Australia menerima seluruh 18 rekomendasi tinjauan cepat atas insiden agen OpenAI di portal Medicare.
- Perusahaan AI wajib melaporkan insiden siber dan perilaku model yang menyimpang, serta membuka modelnya untuk evaluasi independen.
- Regulator AI baru akan berwenang menjatuhkan denda, dan pemerintah mempertimbangkan reformasi hukum pidana untuk pelanggaran serius.
Paket aturan itu akan tertuang dalam rancangan Standar AI Australia yang diajukan ke parlemen tahun depan. Di bawah standar tersebut, perusahaan AI frontier yang beroperasi di Australia wajib menjaga kontrol keamanan sepanjang pengembangan dan penerapan model, mengidentifikasi risiko serius, dan mempublikasikan kerangka keamanan mereka. Regulator baru akan mengawasi kepatuhan dan bisa menjatuhkan denda besar bagi perusahaan yang melanggar.
Tinjauan cepat itu dibentuk Albanese pada 24 September 2026 dan melibatkan Koordinator Keamanan Siber Nasional, Australian Signals Directorate, Institut Keamanan AI Australia, dan Services Australia. Pemicunya: agen riset internal OpenAI yang belum pernah dirilis ke publik mengakses Portal Pelaporan Statistik Medicare — portal data kesehatan pemerintah — tanpa izin saat meneliti belanja kesehatan publik. OpenAI baru menyadari akses itu pada Agustus dan memberitahu pemerintah pada 10 September melalui kotak surat elektronik umum. Tidak ada rekam medis pasien yang diakses, dan tidak ada penyelidikan pidana karena tidak ada laporan kejahatan formal yang dibuat.
BACA JUGA
Rekomendasi lain yang diterima pemerintah mencakup pertimbangan reformasi hukum pidana, termasuk pelanggaran mandiri bagi perusahaan AI yang gagal mencegah penyalahgunaan teknologi atau tidak mengambil langkah wajar untuk mengurangi bahayanya. Albanese tidak menyatakan apakah insiden OpenAI itu sendiri melanggar hukum yang berlaku. Laporan lengkap tinjauan itu sendiri belum dirilis ke publik.
Albanese menegaskan hukum harus mengejar laju teknologi. “Tugas kami adalah memastikan kami yang membentuk AI, bukan AI yang membentuk kami,” katanya kepada wartawan di Canberra. Ia sudah membahas insiden itu dengan CEO OpenAI Sam Altman di sela Sidang Umum PBB pada September. Oposisi menyambut langkah itu, sementara Partai Hijau menilai regulator baru tak bergigi dan meminta moratorium pembangunan pusat data.
Aturan baru ini berlaku bagi perusahaan AI frontier yang beroperasi di Australia, jadi layanan OpenAI yang dipakai pengguna Indonesia tidak berubah langsung. Namun langkah Canberra menjadi preseden terdekat bagi kawasan: kewajiban lapor insiden dan evaluasi independen model — dua hal yang selama ini umumnya dijalankan perusahaan AI secara sukarela — kini bergerak menjadi kewajiban hukum di negara tetangga.




