PBB Gagal Sepakati Aturan Senjata Otonom, Pembahasan Diundur Dua Tahun

Perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang senjata otonom berakhir tanpa satu pun aturan yang disepakati. Setelah sepekan berunding di Jenewa, 128 negara hanya menyetujui satu hal: membahasnya lagi selama dua tahun ke depan.

Ringkasan

  • 128 negara anggota Konvensi Senjata Konvensional Tertentu sepakat menyusun instrumen soal senjata otonom mematikan selama dua tahun, tanpa komitmen aturan mengikat.
  • Sekitar 100 negara menginginkan aturan mengikat yang cepat, tetapi Amerika Serikat, Rusia, dan Israel menentangnya.
  • Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan koalisi Stop Killer Robots menyebut hasil Jenewa mengecewakan; senjata otonom tetap tanpa aturan khusus.

Konferensi Tinjauan ke-7 Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu (CCW) berlangsung 16–20 November 2026 di Palais des Nations, Jenewa, dipimpin Duta Besar Swiss Julien Thöni. Perundingan molor hingga Sabtu dini hari, sekitar pukul 04.30 waktu setempat, sebelum akhirnya menghasilkan kompromi: para pihak sepakat memulai penyusunan instrumen internasional tentang sistem senjata otonom mematikan (lethal autonomous weapons systems/LAWS) yang harus dirampungkan dalam dua tahun. Kata negosiasi bahkan ditolak masuk ke dalam teks akhir.

Hasil itu jauh dari yang diharapkan banyak pihak. Sebelum konferensi dimulai, ICRC mendesak aturan mengikat disusun dalam satu tahun — seruan yang didukung Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Paus Leo XIV. Guterres sendiri menetapkan 2026 sebagai tenggat untuk memulai negosiasi, dan ia akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini. Tujuh negara — Austria, Belgia, Brasil, Irlandia, Meksiko, Selandia Baru, dan Panama — sempat mengusulkan dimulainya negosiasi buku aturan yang bisa mencegah mesin membunuh tanpa kendali manusia. Usulan itu gagal.

Jalan menuju kompromi itu berliku sejak hari pertama. Rusia menunda sidang dengan menolak agenda pertemuan, sementara Amerika Serikat mengusulkan jendela lima tahun hanya untuk membahas pedoman sukarela yang tidak mengikat. Karena CCW memutuskan berdasarkan konsensus, satu negara saja cukup untuk memblokir kesepakatan — dan hasilnya pun mencerminkan titik temu terendah. Teknologi bergerak lebih cepat daripada diplomasi, kata Duta Besar Brasil Frederico Meyer, seperti dikutip AP. Para diplomat sangat lambat, ujarnya.

Kekecewaan langsung disuarakan para pegiat. ICRC menyatakan menyesalkan hasil tersebut dan memperbarui seruannya untuk perjanjian yang mengikat. Stop Killer Robots, koalisi lebih dari 300 organisasi, menyebut mandat yang dihasilkan dilemahkan dan tidak memberi jalan yang jelas menuju instrumen mengikat. Beatrice Fihn, pendiri kelompok advokasi hukum Lex International, menyebut keputusan itu sama dengan menunda-nunda selama dua tahun lagi. Max Tegmark, pakar pembelajaran mesin dari MIT dan pendiri Future of Life Institute, lebih tajam: negara-negara sepakat bahwa cukup membicarakan isu ini selama 14 tahun, sementara senjata-senjata ini memungkinkan kekejaman.

Di sisi lain, pejabat PBB membela hasil Jenewa. Izumi Nakamitsu, perwakilan tinggi PBB untuk urusan perlucutan senjata, menyebut kesepakatan itu pencapaian signifikan, meski ia mengakui hasilnya seperti gelas setengah penuh atau setengah kosong mengingat harapan Guterres akan kesepakatan mengikat tahun ini. Ketua konferensi Thöni menilai kesediaan para kekuatan militer besar untuk menggarap instrumen bersama sebagai langkah maju yang besar.

Yang dipertaruhkan bukan abstraksi. Sistem senjata otonom, begitu diaktifkan, mampu memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Menurut Stop Killer Robots, sistem semacam itu sudah diuji atau dikerahkan, termasuk dalam perang di Ukraina. Di Ukraina, Sudan, dan Gaza, warga sipil tewas oleh drone semi-otonom; menurut PBB, sepanjang tahun ini 80 persen kematian warga sipil di Sudan disebabkan oleh drone. Organisasi kemanusiaan khawatir senjata berbantuan AI akan segera mengambil sendiri keputusan membunuh. Ada kekhawatiran etis mendasar ketika keputusan hidup-mati ditentukan oleh pemrograman, ditentukan oleh algoritma, kata penasihat hukum ICRC Georgia Hinds kepada NPR. Itu garis merah moral yang tidak bisa kita lewati.

Dengan kompromi Jenewa, senjata yang bisa memakai AI untuk memutuskan hidup dan mati seseorang akan tetap tanpa aturan khusus setidaknya selama dua tahun ke depan. Para pihak baru akan memutuskan kemudian apakah instrumen yang disusun itu akan berbentuk perjanjian, dan seberapa mengikat isinya. Sementara itu, seperti diakui banyak pihak di Jenewa, teknologinya terus melaju — dan diplomasi tertinggal di belakang.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top