Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan pajak besar kepada perusahaan-perusahaan AS yang membangun pusat data di luar negeri. Ancaman itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat, 20 November 2026, seusai kembali dari perjalanan ke Asia.
Ringkasan
- Trump mengancam pajak “sangat besar” bagi perusahaan AS yang membangun pusat data di luar negeri.
- Belum ada rincian soal cara kerja pajak itu; Trump mengaku belum membahasnya dengan stafnya.
- Senat AS sehari sebelumnya meloloskan RUU yang mempermudah persetujuan pembangunan pusat data.
“Kami tidak akan membiarkan perusahaan-perusahaan kami membangun pusat data di luar negeri,” kata Trump dalam konferensi pers itu. “Kami akan mengenakan pajak yang sangat besar kepada mereka bila melakukannya.”
Ia menambahkan, bila perusahaan enggan membangun di Texas atau California, mereka bisa membangun di West Virginia. “Kami punya banyak tempat yang sangat menginginkannya, dan itu tempat-tempat yang bagus,” kata Trump.
BACA JUGA
Trump beralasan, siapa pun yang memimpin pengembangan kecerdasan buatan — yang ia sebut “super intelligence” — akan memimpin masa depan. Bila perusahaan dibiarkan membangun di luar negeri, kata dia, semuanya akan membangun di China. Ia juga menyebut Amerika Serikat pernah salah langkah saat membiarkan pembuatan chip pindah ke luar negeri hingga tertinggal.
Pusat data menopang ledakan AI: fasilitas itu menyediakan daya komputasi untuk melatih dan menjalankan sistem AI yang makin kompleks. Reuters menilai ancaman pajak itu bisa mempersulit pembangunan AI global. Sejumlah pengembang pusat data besar AS memang sudah membangun dan mengoperasikan fasilitas di luar negeri, termasuk Equinix dan Digital Realty.
Di sisi lain, pusat data menghadapi penolakan luas di Amerika Serikat. Jajak pendapat Gallup pada Agustus menemukan 7 dari 10 warga AS tidak menginginkan pusat data di komunitas mereka. Dalam pemilu sela bulan ini, pemilih di sedikitnya 45 kota dan kawasan mengadakan referendum soal pusat data; sedikitnya 44 di antaranya memutuskan membatasi industri itu lewat moratorium, regulasi baru, atau larangan.
Trump justru mendesak warga menerima pusat data di kotanya. “Manfaatkan pusat data,” katanya. “Buat mereka membayar. Buat mereka membayar komunitasmu, tapi jangan ditutup.”
Sehari sebelum konferensi pers itu, Senat AS meloloskan RUU yang mempermudah persetujuan pembangunan pusat data sebagai bagian dari perombakan perizinan. RUU tersebut kini menuju DPR, dan Trump mendesak DPR meloloskannya karena akan memicu “pembangunan baru dalam jumlah sangat besar”. Pada awal pekan yang sama, Departemen Perdagangan AS membatasi ekspor chip AI canggih ke sejumlah negara Asia Tenggara, bagian dari upaya mencegah China memperoleh chip itu lewat negara ketiga.
Trump belum menjelaskan dasar hukum atau mekanisme pajak yang ia ancamkan, dan ia sendiri mengakui belum menyampaikan gagasan itu kepada stafnya. Ia sempat berkelakar soal arah industri ini: “Hal berikutnya yang kita tahu, mereka akan membangunnya di luar angkasa.”




